Kursus dan Pelatihan Kerja

Dalam banyak literature, kata kursus digunakan untuk menunjukkan salah satu cara pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat.  Dalam pendidikan masyarakat istilah kursus digunakan untuk menunjukkan pembelajaran yang terjadi di dalam masyarakat dengan isi pembelajaran bervariasi. Pada masa awal kemerdekaan kita mengenal program Kursus Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Keterampilan Kewanitaan, dan Kursus kerumahtanggaan.

Dalam perkembangan berikutnya, karena sifat penyelenggaraannya bertumpu pada potensi keswadayaan atau partisipasi masyarakat, istilah kursus sering disama-artikan dengan PLSM (Diklusemas). Diklusemas atau PLSM merupakan kependekan kata dari pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.  Jadi Diklusemas merupakan wujud kontribusi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal.

Pada saat ini berkembang dua makna untuk istilah kursus, yaitu kursus sebagai lembaga pendidikan dan kursus sebagai cara atau program belajar. Dalam konteks tulisan ini kursus yang dimaksud adalah kursus sebagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan nonformal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian professional. Sehubungan dengan fungsi PNF itulah lembaga kursus menobatkan dirinya sebagai lembaga yang mampu menyediakan program pendidikan pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.

Kursus secara konseptual  didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industry. Sedangkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 didefinisikan sebagai  satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.  Dalam konteks tersebut, lembaga dan pembelajaran kursus dapat dikatakan sebagai pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Senada dengan hal itu, penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Peran pemerintah sebagai pembina, yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 bertugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan lembaga kursus berkenaan dengan:

  1. pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat    perlengkapan belajar,
  2. pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya,
  3. penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya,
  4. penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian,
  5. pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi,
  6. penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis  keterampilan,
  7. pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah,
  8. penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan,
  9. studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan
  10. hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Dalam tataran kebutuhan masyarakat, lembaga kursus diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  Pada umumnya masyarakat mengikuti program di lembaga kursus untuk :

  1. memperkuat kegiatan pendidikan yang tengah diikutinya,
  2. mencari bekal untuk mencari pekerjaan,
  3. mengembangkan minat dan bakat;
  4. mencari bekal untuk berusaha mandiri/berwirausaha,
  5. mengembangkan profesi;
  6. mengembangkan karier; dan
  7. untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
Advertisements